Hukum Menyebarkan Foto Orang Lain Tanpa Izin

Diperbarui: Oktober 2026

Hukum menyebarkan foto orang lain tanpa izin di Indonesia bukan perkara sepele. Banyak orang mengira mengunggah foto teman, tetangga, atau orang asing ke media sosial hanyalah hal biasa, apalagi kalau niatnya sekadar bercanda. Padahal, satu unggahan saja bisa berujung laporan polisi, gugatan ganti rugi, bahkan hukuman penjara. Kami, tim Solusi Jasa Hukum, cukup sering menerima pertanyaan seperti ini: “Saya cuma pasang foto di status, kenapa dilaporkan?” Artikel ini menjawabnya dengan bahasa yang mudah dipahami, lengkap dengan dasar hukum dan langkah penyelesaiannya.

Apa Itu Menyebarkan Foto Orang Lain Tanpa Izin?

Secara sederhana, menyebarkan foto orang lain tanpa izin berarti membagikan, mengunggah, meneruskan, atau mempublikasikan foto seseorang tanpa persetujuan dari orang yang ada di foto tersebut. Medianya bisa apa saja: Instagram, TikTok, Facebook, grup WhatsApp, forum, sampai situs berita atau marketplace.

Yang sering luput disadari, “tanpa izin” tidak hanya berarti memotret diam-diam. Foto yang awalnya diberikan sukarela kepada Anda pun tidak otomatis boleh diteruskan ke pihak lain. Izin untuk satu tujuan tidak berlaku untuk tujuan lain; sebelum menyebarkan foto orang di grup atau media sosial, pastikan izinnya jelas. Persetujuan mengikuti konteks: foto yang dikirim untuk keperluan pribadi tidak boleh berubah menjadi bahan konten publik, apalagi konten bernada mengejek.

Contoh Kasus yang Sering Terjadi

Beberapa situasi yang paling sering kami temui dalam konsultasi di antaranya:

• Foto seseorang diunggah dengan keterangan yang menyindir atau mempermalukan.
• Foto pribadi mantan pasangan disebarkan setelah hubungan berakhir.
• Foto karyawan atau pelanggan dipakai untuk iklan tanpa kesepakatan.
• Tangkapan layar foto profil dibagikan di grup untuk bahan gunjingan.
• Foto anak orang lain diunggah ke akun publik tanpa sepengetahuan orang tuanya.
• Foto orang dijadikan stiker atau meme tanpa persetujuan.

Pola yang berulang dari kasus-kasus tersebut sama: ada foto yang berpindah tangan, ada pihak yang tidak pernah memberi izin, dan ada kerugian yang muncul kemudian. Dalam banyak kasus, pelaku baru sadar perbuatannya melanggar hukum setelah menerima somasi atau dipanggil untuk klarifikasi.

Foto sebagai Data Pribadi

Poin penting yang kerap diabaikan: foto wajah dikategorikan sebagai data pribadi. Wajah dapat mengidentifikasi seseorang secara unik, sehingga pemrosesannya, mulai dari mengumpulkan, menyimpan, sampai menyebarkan, harus punya dasar yang sah. Inilah alasan mengapa persoalan foto kini tidak lagi sekadar urusan sopan santun, tetapi urusan hukum.

Karena itu, menyebarkan foto orang lain tanpa izin juga tidak bisa dibela dengan alasan “fotonya sudah ada di internet”. Sifat terbuka sebuah akun tidak menghapus hak orang atas datanya. Sebagaimana dijelaskan dalam artikel kami tentang langkah hukum jika data pribadi bocor, pengungkapan data tanpa dasar yang sah tetap dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dasar Hukum Menyebarkan Foto Orang Lain Tanpa Izin di Indonesia

Tidak ada satu pasal tunggal yang khusus menyebut “menyebarkan foto tanpa izin”. Penegak hukum biasanya memakai beberapa undang-undang sekaligus, tergantung konteks dan akibat dari penyebarannya. Berikut yang paling relevan.

UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menjadi rujukan utama saat ini. Foto yang memperlihatkan wajah seseorang termasuk data pribadi, sehingga setiap orang yang memperoleh, menggunakan, atau mengungkapkannya wajib memiliki dasar yang sah, umumnya persetujuan dari pemilik data.

Pasal 65 UU PDP melarang orang memperoleh, mengumpulkan, mengungkapkan, atau menggunakan data pribadi yang bukan miliknya secara melawan hukum. Sanksi pidananya diatur dalam Pasal 67. Secara garis besar, perolehan dan penggunaan data pribadi secara melawan hukum diancam penjara hingga 5 tahun dan/atau denda hingga Rp5 miliar, sedangkan pengungkapan data pribadi yang bukan milik pelaku diancam penjara hingga 4 tahun dan/atau denda hingga Rp4 miliar.

Catatan penting: besaran pidana dalam berbagai undang-undang kini ikut disesuaikan melalui UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, seiring berlakunya KUHP baru sejak 2 Januari 2026. Karena itu, angka pasti sebaiknya selalu dicek ulang pada kasus konkret.

UU ITE dan Perubahannya

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang terakhir diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2024, juga sering dipakai. Beberapa ketentuan yang kerap bersinggungan dengan penyebaran foto:

• Pasal 26: penggunaan informasi yang menyangkut data pribadi lewat media elektronik harus atas persetujuan orang yang bersangkutan. Korban dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang timbul.
• Pasal 27 ayat (1): larangan mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya konten yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum.
• Pasal 27A: larangan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan menuduhkan suatu hal melalui sistem elektronik, agar hal itu diketahui umum.
• Pasal 29: larangan mengirimkan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti secara pribadi lewat sistem elektronik.

Kombinasi pasal ini yang membuat menyebarkan foto orang lain tanpa izin berisiko berlapis. Satu unggahan bisa memenuhi unsur pelanggaran data pribadi sekaligus penyerangan nama baik, tergantung bagaimana foto disertai narasi. Untuk memahami pola penuntutan pada kasus serupa, Anda dapat membaca penjelasan kami mengenai kejahatan siber sebagai tindak pidana.

KUHP Baru (UU Nomor 1 Tahun 2023)

KUHP baru yang berlaku sejak 2 Januari 2026 memuat ketentuan penyerangan kehormatan dan nama baik, antara lain Pasal 433 yang menggantikan Pasal 310 KUHP lama. Jika foto yang disebarkan disertai narasi yang merendahkan atau menuduh, pasal-pasal ini bisa ikut dipakai.

Dalam praktik, penyidik biasanya memilih pasal yang paling mudah dibuktikan unsur-unsurnya. Namun bagi korban, kombinasi pasal justru penting untuk memastikan ada jalur hukum yang paling sesuai dengan kerugian yang dialami.

UU Hak Cipta dan Hak atas Potret

UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur bahwa penggunaan potret seseorang untuk kepentingan yang bersifat komersial atau tujuan iklan wajib mendapat persetujuan dari orang yang dipotret. Jadi pelaku usaha yang memasang foto orang di materi promosi tanpa izin berisiko digugat, walaupun fotonya diambil sendiri.

UU Pornografi dan UU TPKS

Untuk foto bermuatan seksual atau intim, ancaman jauh lebih berat. UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjerat orang yang merekam, menyebarkan, atau mengancam akan menyebarkan konten seksual tanpa persetujuan. Kasus penyebaran foto intim mantan pasangan (sering disebut revenge porn) termasuk dalam kategori ini.

Sanksi Hukum Menyebarkan Foto Orang Lain Tanpa Izin

Sanksi bagi pelaku yang menyebarkan foto orang lain tanpa izin terbagi menjadi tiga jalur: pidana, perdata, dan administratif.

Sanksi Pidana

Pidana adalah jalur yang paling ditakuti. Tergantung pasal yang digunakan, ancaman bagi pelaku yang menyebarkan foto orang lain tanpa izin bervariasi:

• Pelanggaran UU PDP: penjara sampai 4-5 tahun dan/atau denda hingga miliaran rupiah.
• Penyerangan kehormatan atau nama baik lewat sistem elektronik (Pasal 27A UU ITE): penjara hingga 2 tahun dan/atau denda hingga Rp400 juta.
• Distribusi konten melanggar kesusilaan (Pasal 27 ayat (1) UU ITE): penjara hingga 6 tahun dan/atau denda hingga Rp1 miliar.
• Penyebaran konten seksual tanpa persetujuan (UU TPKS): penjara hingga 4 tahun dan/atau denda hingga Rp200 juta, dengan ancaman yang bisa lebih berat jika disertai pemerasan atau pemaksaan.

Angka di atas adalah gambaran umum berdasarkan ketentuan yang kami pahami. Karena ada penyesuaian pidana pasca-KUHP baru, selalu pastikan rujukan terkini sebelum mengambil keputusan hukum.

Sanksi Perdata (Gugatan Ganti Rugi)

Selain dipidana, orang yang menyebarkan foto orang lain tanpa izin bisa digugat secara perdata. Korban dapat menuntut ganti rugi atas kerugian materiil, misalnya hilangnya pekerjaan atau pelanggan, maupun immateriil, misalnya rasa malu, tekanan psikologis, dan rusaknya reputasi. Dasarnya adalah Pasal 26 UU ITE serta ketentuan perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Sanksi Administratif

UU PDP juga mengenal sanksi administratif, mulai dari peringatan tertulis, penghentian sementara pemrosesan data, penghapusan data, sampai denda administratif. Sanksi ini umumnya menyasar pengendali data seperti perusahaan atau instansi, bukan individu biasa.

Kapan Menyebarkan Foto Orang Lain Dianggap Melanggar Hukum?

Tidak setiap perbuatan menyebarkan foto orang lain tanpa izin otomatis pidana. Pengadilan biasanya menilai beberapa hal.

Ada atau Tidaknya Persetujuan

Persetujuan adalah kunci. Idealnya jelas, dan bisa dibuktikan, misalnya lewat pesan tertulis. Diam saja bukan berarti setuju.

Tujuan dan Konteks Penyebaran

Foto yang dibagikan untuk mempermalukan, memeras, mengejek, atau mencari keuntungan jelas lebih berisiko dibanding foto kegiatan bersama yang diunggah dengan wajar. Konteks narasi di balik foto sangat menentukan. Inilah yang membedakan unggahan biasa dengan konten yang menjurus pada cyberbullying yang berujung pidana.

Dampak bagi Korban

Semakin besar kerugian yang dialami korban, baik nama baik, pekerjaan, maupun kondisi psikologisnya, semakin kuat dasar laporan atau gugatannya.

Jenis Foto dan Siapa yang Terlibat

Foto anak, foto bermuatan seksual, atau foto di tempat yang sangat privat mendapat perlindungan lebih ketat. Begitu juga foto yang diperoleh lewat cara ilegal, seperti meretas akun atau mengakses perangkat orang lain.

Pengecualian: Kapan Foto Boleh Disebarkan?

Ada kondisi tertentu ketika menyebarkan foto orang lain tidak otomatis melanggar hukum:

• Ada persetujuan yang sah. Sebaiknya terdokumentasi.
• Kepentingan umum yang proporsional. Misalnya pemberitaan oleh pers yang menaati kode etik jurnalistik.
• Foto suasana umum. Foto keramaian di acara publik, di mana tidak ada individu yang menjadi sorotan, umumnya lebih aman.
• Kepentingan penegakan hukum. Misalnya penyebaran foto buronan oleh aparat berwenang.
• Kepentingan pribadi yang tidak dipublikasikan. Memotret untuk koleksi pribadi tidak sama dengan menyebarkannya.

Meski begitu, “tempat umum” bukan tiket bebas. Seseorang yang berada di ruang publik tetap punya hak atas privasi dan nama baik, terutama bila fotonya diberi narasi negatif. Prinsipnya sederhana: konteks menentukan, dan konteks itu harus bisa Anda buktikan.

Langkah Hukum yang Bisa Dilakukan Korban

Bila foto Anda tersebar tanpa izin, jangan panik dan jangan membalas dengan emosi. Urutan langkah berikut biasanya paling efektif.

1. Kumpulkan Bukti Digital

Ambil tangkapan layar yang memuat unggahan, akun pengunggah, tanggal, jam, jumlah tayangan, dan komentar. Simpan tautan (URL) unggahan. Semakin lengkap, semakin kuat posisi Anda. Bila perlu, minta bantuan ahli digital forensic.

2. Minta Penghapusan Secara Baik-baik

Hubungi pengunggah dan minta menghapus foto. Pada banyak kasus, permintaan baik-baik ini cukup menghentikan penyebaran foto orang tersebut. Simpan juga bukti percakapan tersebut.

3. Laporkan ke Platform

Instagram, Facebook, TikTok, X, dan platform lain menyediakan fitur pelaporan pelanggaran privasi. Laporkan unggahan yang menyebarkan foto orang lain tanpa izin lewat fitur tersebut. Laporan ke platform bisa menurunkan konten lebih cepat daripada proses hukum.

4. Kirim Somasi

Somasi adalah surat peringatan hukum resmi yang meminta pelaku menghentikan perbuatan, menghapus konten, dan meminta maaf. Surat yang disusun penasihat hukum biasanya membuat pelaku lebih serius menanggapi.

5. Buat Laporan Polisi atau Aduan

Jika dampaknya serius, laporkan ke kepolisian atau ke unit siber setempat. Perlu diingat, beberapa pasal, khususnya terkait penyerangan kehormatan, merupakan delik aduan sehingga korban sendiri yang harus melapor.

6. Ajukan Gugatan Perdata

Bila kerugian nyata sudah terjadi, gugatan ganti rugi dapat diajukan ke pengadilan negeri. Jalur ini bisa berjalan bersamaan dengan laporan pidana.

Kesalahan Umum yang Justru Melemahkan Kasus

Dalam pendampingan perkara, kami sering melihat korban melakukan tindakan yang niatnya membela diri, tetapi justru menyulitkan pembuktian. Beberapa kesalahan yang paling sering muncul:

• Menghapus unggahan sebelum membuktikan. Bukti hilang, padahal tangkapan layar belum lengkap. Ambil bukti dulu, baru minta penghapusan.
• Membalas dengan serangan serupa. Korban yang ikut menyebarkan foto atau menuliskan tuduhan balik bisa berbalik menjadi pihak yang dilaporkan.
• Bernegosiasi tanpa jejak. Kesepakatan damai lewat telepon tanpa bukti tertulis sulit dipertahankan jika pelaku mengulangi perbuatannya.
• Menunda terlalu lama. Beberapa delik memiliki batas waktu penuntutan. Semakin lama menunggu, semakin banyak bukti digital yang hilang atau sulit diautentikasi.
• Mengandalkan unggahan emosional di media sosial. Curhat terbuka sering memperbesar kerugian dan bisa menimbulkan masalah hukum baru.

Sebaliknya, jika Anda dituduh menyebarkan foto orang lain tanpa izin, jangan panik dan jangan menghapus akun. Hapus akun tidak menghapus tanggung jawab, tetapi justru bisa dianggap sebagai upaya menghilangkan bukti. Yang paling aman adalah menyimpan kronologi, mencari nasihat hukum, dan menempuh penyelesaian yang terukur.

Tips Aman Agar Tidak Terjerat Masalah Hukum

Bagi Anda yang aktif di media sosial atau menjalankan bisnis, kebiasaan berikut sangat membantu mengurangi risiko dijerat karena menyebarkan foto orang:

• Minta izin sebelum mengunggah foto yang memuat wajah orang lain, terutama jika fotonya jelas dan fokus pada individu.
• Simpan persetujuan tertulis, bahkan sekadar pesan singkat, untuk keperluan komersial.
• Buat formulir persetujuan (consent form) bagi pelanggan, peserta acara, atau karyawan yang fotonya akan dipakai di materi promosi.
• Blur atau samarkan wajah ketika Anda tidak mendapat izin.
• Hindari narasi yang menghakimi. Hati-hati dengan keterangan foto yang bernada tuduhan.
• Jangan menyebarkan ulang foto yang sedang viral tanpa memastikan konteks dan izinnya. Meneruskan pun bisa dianggap ikut menyebarkan.
• Hapus segera jika diminta. Sikap kooperatif sering kali menjadi pertimbangan meringankan.

Untuk perusahaan, langkah pencegahan yang paling efektif adalah menetapkan prosedur internal: siapa yang boleh mengambil foto, bagaimana izin dicatat, dan bagaimana permintaan penghapusan ditangani. Prosedur sederhana ini jauh lebih murah daripada menghadapi gugatan. Panduan lebih teknis mengenai pemrosesan data yang sah dapat Anda pelajari melalui laman Kementerian Komunikasi dan Digital.

Kapan Sebaiknya Menghubungi Pengacara?

Tidak semua kasus menyebarkan foto orang lain tanpa izin memerlukan jalur pengadilan. Namun ada situasi di mana pendampingan hukum sejak awal membuat perbedaan besar:

• Konten sudah menyebar luas dan terus dibagikan ulang.
• Ada pemerasan, ancaman, atau permintaan uang.
• Korban mengalami kerugian ekonomi nyata, kehilangan pekerjaan, atau tekanan psikologis berat.
• Pelaku menolak menghapus dan mengabaikan somasi.
• Anda dilaporkan balik atau menghadapi ancaman pidana.

Pada tahap awal, pengacara biasanya membantu menyusun kronologi, menilai pasal yang paling tepat, dan menentukan urutan langkah: somasi, pelaporan, atau gugatan. Kesalahan memilih jalur di awal bisa membuat proses berlarut-larut tanpa hasil.

Jika kasus Anda berkaitan dengan pengambilalihan akun atau peretasan, lihat juga panduan kami tentang langkah hukum jika akun WhatsApp diretas dan pembahasan jerat pidana menyalin data tanpa izin, karena pola pembuktiannya saling berhubungan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ) tentang Menyebarkan Foto Orang Lain Tanpa Izin

Apakah mengunggah foto orang lain di media sosial tanpa izin bisa dipidana?

Bisa, tergantung konteksnya. Jika foto mengidentifikasi seseorang dan Anda menyebarkan foto orang tersebut tanpa dasar yang sah, pelaku berpotensi dijerat UU PDP. Bila disertai narasi yang merendahkan, UU ITE dan KUHP baru juga dapat dipakai. Jika hanya foto wajar dan tidak merugikan, risiko pidananya kecil, tetapi tetap ada risiko gugatan perdata.

Bagaimana jika saya memotret orang di tempat umum?

Memotret di ruang publik tidak otomatis melanggar hukum. Persoalan muncul ketika foto itu dipublikasikan dengan sorotan pada individu tertentu, dipakai untuk keuntungan komersial, atau diberi narasi yang merugikan. Meminta izin tetap langkah paling aman.

Apakah menyebarkan foto yang sudah ada di media sosial orang itu juga melanggar?

Bisa jadi. Foto yang diunggah seseorang di akunnya sendiri bukan berarti bebas dipakai pihak lain. Mengambil tangkapan layar lalu menyebarkannya ke tempat lain, apalagi untuk mempermalukan, dapat dianggap pengungkapan data pribadi tanpa hak.

Apakah foto anak orang lain boleh diunggah tanpa izin orang tuanya?

Sebaiknya tidak. Anak termasuk kelompok yang mendapat perlindungan khusus. Foto anak yang diunggah tanpa persetujuan orang tua atau wali dapat menimbulkan masalah hukum, terlebih bila disertai informasi yang mengungkap identitas atau lokasi anak.

Berapa lama proses hukumnya?

Tidak ada patokan pasti. Laporan sederhana bisa selesai lewat mediasi dalam hitungan minggu, sedangkan perkara pidana atau gugatan perdata bisa memakan waktu berbulan-bulan, tergantung kelengkapan bukti dan kompleksitas kasus.

Apakah bisa damai setelah laporan dibuat?

Untuk delik aduan, perdamaian dan pencabutan laporan dimungkinkan sesuai ketentuan. Untuk perkara yang bukan delik aduan, proses hukum dapat tetap berjalan. Sebaiknya konsultasikan dulu strategi penyelesaian dengan penasihat hukum.

Apakah menyebarkan foto yang sudah dihapus pelaku aslinya masih bisa dipersoalkan?

Bisa. Penghapusan dapat meringankan, tetapi tidak otomatis menghapus tanggung jawab hukum atas kerugian yang sudah terjadi. Bukti unggahan sebelum dihapus tetap dapat dipakai.

Apa yang harus saya lakukan jika saya dituduh menyebarkan foto tanpa izin?

Jangan menghapus akun atau bukti secara panik, jangan menghubungi pelapor dengan nada mengancam, dan segera cari nasihat hukum. Penasihat hukum dapat membantu menilai posisi Anda dan menempuh penyelesaian yang paling aman.

Apakah meme yang memakai wajah orang bisa dilaporkan?

Bisa, terutama jika wajahnya jelas dan konteksnya merendahkan atau dipakai untuk keuntungan. Meme yang dibuat dari foto orang lain tetap merupakan penggunaan potret yang memerlukan izin, sekalipun dibungkus humor.

Kesimpulan

Hukum menyebarkan foto orang lain tanpa izin di Indonesia kini semakin tegas, terutama sejak UU Pelindungan Data Pribadi berlaku dan KUHP baru mulai diterapkan. Sebuah foto bukan sekadar gambar, melainkan data pribadi yang dilindungi hukum. Sanksinya bisa berlapis: pidana penjara dan denda, gugatan ganti rugi, hingga sanksi administratif.

Kuncinya sederhana: minta izin, pahami tujuan, dan jangan menyebarkan sesuatu yang bisa merugikan orang lain. Menyebarkan foto orang lain tanpa izin sebaiknya tidak pernah dianggap perkara kecil. Bagi yang menjadi korban, kumpulkan bukti sejak awal dan tempuh langkah hukum secara bertahap.

Butuh Bantuan Hukum? Hubungi Tim Solusi Jasa Hukum

Foto Anda disebarkan tanpa izin? Atau Anda justru sedang dilaporkan karena unggahan di media sosial? Jangan menunggu masalah membesar. Saya Arief Adriansyah bersama tim Solusi Jasa Hukum siap membantu Anda, mulai dari konsultasi awal, penyusunan somasi, pendampingan pelaporan, penyelesaian lewat mediasi, hingga pendampingan di pengadilan.

Hubungi tim kontak Solusi Jasa Hukum untuk mendapatkan penanganan yang cepat, rahasia, dan sesuai kebutuhan Anda. Profil dan pengalaman tim kami dapat dilihat di halaman tim kami.

Artikel ini bersifat informasi umum dan bukan pengganti nasihat hukum untuk kasus tertentu. Setiap perkara memiliki fakta yang berbeda.

Baca Juga:

• Jika Data Pribadi Bocor: Langkah Hukum dan Solusinya
• Cyberbullying yang Berujung Pidana
• Kejahatan Siber adalah Tindak Pidana

Demikian pembahasan mengenai hukum menyebarkan foto orang lain tanpa izin ini. Semoga artikel yang disajikan oleh saya, Arief Adriansyah, S.H. dari Tim Solusi Jasa Hukum, dapat memberikan informasi, pemahaman, dan manfaat bagi para pembaca. Jangan ragu untuk membaca artikel lainnya di Solusi Jasa Hukum untuk menambah wawasan Anda mengenai berbagai persoalan hukum.

Tim SolusiJasaHukum.com siap membantu Anda dalam:

✔ Konsultasi hukum berbagai bidang perkara: Pidana, Perdata, dan Cyber Crime
✔ Analisis dan pendampingan permasalahan hukum
✔ Penyusunan dokumen dan pendapat hukum (legal opinion)
✔ Pendampingan pelaporan dan proses hukum
✔ Mediasi, negosiasi, dan penyelesaian sengketa
✔ Pendampingan perkara litigasi maupun nonlitigasi

👉 Kunjungi: www.solusijasahukum.com
📩 Konsultasi profesional, responsif, dan terpercaya

Hubungi Kami:
📞 0812-1121-1892 (WhatsApp: wa.me/6281211211892)

“Setiap permasalahan hukum memerlukan penanganan yang tepat. Kami siap memberikan pendampingan sesuai kebutuhan Anda.”