Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Adalah

Diperbarui: September 2026

Gugatan Perbuatan melawan hukum adalah tindakan melanggar norma yang merugikan orang lain, dasar gugatan Pasal 1365 KUHPerdataerdata.

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) adalah jenis gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri oleh pihak yang dirugikan—baik individu maupun badan hukum—karena adanya tindakan atau kelalaian pihak lain yang melanggar hak atau norma hukum dan menimbulkan kerugian. Gugatan ini menuntut pertanggungjawaban (biasanya berupa ganti rugi) berdasar Pasal 1365 KUH Perdata.
Ahdan Ramdani Lawyer

---

🔎 Apa Itu Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)?

Gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) adalah gugatan perdata yang diajukan oleh pihak yang dirugikan akibat perbuatan atau kelalaian pihak lain yang bertentangan dengan hukum — bukan karena pelanggaran perjanjian. Dasar gugatannya adalah Pasal 1365 KUHPerdata, yang mewajibkan pelaku mengganti kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Karena tidak berangkat dari kontrak, gugatan perbuatan melawan hukum sering menjadi pilihan ketika kerugian muncul dari hubungan yang tidak pernah disepakati para pihak: penyerobotan tanah, pencemaran nama baik, kelalaian yang merusak barang orang lain, dan sejenisnya. Majelis hakim harus memeriksa apakah seluruh unsur Pasal 1365 terpenuhi sebelum mengabulkan tuntutan ganti rugi.

⚖️ Dasar Hukum Gugatan Perbuatan Melawan Hukum

Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Jadi, hanya jika terbukti semua unsur di bawah tercapai, maka gugatan PMH dapat dikabulkan oleh pengadilan.

Selain Pasal 1365, beberapa pasal lain dalam KUHPerdata ikut menopang gugatan PMH:

• Pasal 1366 KUHPerdata — menegaskan bahwa kesalahan tidak hanya berupa perbuatan sengaja, tetapi juga kelalaian: kurangnya kehati-hatian yang seharusnya dilakukan dalam pergaulan masyarakat.
• Pasal 1367 KUHPerdata — mengatur tanggung jawab atas perbuatan orang lain yang berada di bawah pengawasan pelaku, misalnya perusahaan atas perbuatan karyawannya atau guru atas muridnya.

Dalam perkembangannya, prinsip PMH juga diadopsi ke berbagai undang-undang khusus — seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang ITE — yang mempermudah korban menuntut ganti rugi atas kerugian tertentu. Apa pun dasar yang dipakai, seluruh dalil tetap harus dibuktikan di persidangan sebelum hakim mengabulkan ganti rugi.

---

✅ Empat Unsur Gugatan Perbuatan Melawan Hukum

Unsur	Penjelasan
➀ Perbuatan melawan hukum	Meliputi tindakan aktif (contohnya: menguasai tanah orang lain tanpa hak) atau pasif kesengajaannya (misalnya: tidak mencegah bahaya yang menjadi kewajiban). Juga mencakup norma sosial seperti kesusilaan, kepatutan, ketelitian & kehati-hatian.
➁ Kesalahan (schuld)	Pelaku melakukan kesalahan, baik disengaja maupun kelalaian. Kesalahan tidak otomatis – harus dibuktikan.
➂ Kerugian (schade)	Bisa berupa materiil: fisik & keuangan. Juga immateriil: nama baik, trauma mental.
➃ Hubungan kausal (sebab-akibat)	Kerugian harus secara logis dan langsung berasal dari perbuatan yang bersalah. Tidak hanya kebetulan.

Jika salah satu unsur di atas tidak terbukti, gugatan PMH akan ditolak karena tidak memenuhi syarat formil substantif.

Dalam praktik, unsur yang paling sering menjadi titik sengketa adalah perbuatan melawan hukum dan kerugian. Penggugat dituntut merinci perbuatan apa yang dilakukan tergugat, norma apa yang dilanggar, dan bagaimana kerugian itu muncul secara nyata.

Perlu diingat bahwa pengadilan tidak akan mengabulkan ganti rugi atas kerugian yang tidak dibuktikan. Karena itu, sejak awal penggugat sebaiknya menyusun kronologi peristiwa, mengumpulkan bukti tertulis, menghadirkan saksi, dan bila perlu menyiapkan perhitungan kerugian yang dapat diverifikasi.

---

Jangkauan Makna “Melawan Hukum” yang Lebih Luas

Menurut konsep wederrechtelijke daad (Belanda), tindakan dikatakan melawan hukum tidak hanya karena bertentangan dengan undang-undang tertulis, tetapi juga mencakup:

• Pelanggaran hak subjektif orang lain
• Melanggar norma kesusilaan, ketelitian, dan kepatutan sosial
• Tindakan yang secara umum dinilai tidak adil atau tercela meskipun tidak dilarang dalam peraturan tertulis

Dalam praktik peradilan Indonesia, ukuran melawan hukum memang tidak lagi semata-mata pelanggaran undang-undang tertulis. Yurisprudensi mengembangkan ukuran tambahan: pelanggaran hak subjektif orang lain, pelanggaran kewajiban hukum si pelaku, pelanggaran kesusilaan, serta kekuranghati-hatian dalam pergaulan masyarakat. Perbuatan yang memenuhi salah satu ukuran tersebut sudah cukup dinilai melawan hukum.

Konsekuensinya penting bagi calon penggugat: Anda tidak harus menunjuk pasal tertentu yang dilanggar, melainkan membuktikan bahwa perbuatan tergugat memang tercela menurut ukuran-ukuran di atas, dan kerugian Anda lahir karenanya. Di titik inilah argumen hukum dan bukti harus berjalan seiring.

---

📎 Contoh Gugatan Perbuatan Melawan Hukum

• Pengusiran ilegal: membongkar pagar tetangga tanpa izin → memenuhi kriteria PMH
• Pencemaran nama baik: menyebar fitnah melalui media sosial → gugatan PMH atas reputasi
• Kebakaran imbas kelalaian: api meledak karena instalasi listrik sembarangan → rumah tetangga terbakar
• Pencemaran lingkungan: limbah pabrik mencemari sawah warga hingga gagal panen.
• Penggunaan tanpa hak: memakai merek atau karya orang lain tanpa izin untuk kepentingan komersial.

Dalam setiap contoh di atas, tanpa hubungan kontraktual sebelumnya, korban dapat menuntut ganti rugi lewat gugatan PMH.

Sebaliknya, sengketa yang lahir dari perjanjian — misalnya utang yang tidak dibayar sesuai kesepakatan — dibahas melalui jalur wanprestasi, bukan PMH. Membedakan keduanya sejak awal menentukan strategi, alat bukti, dan peluang gugatan Anda diterima pengadilan.

---

✳️ Perbedaan PMH dan Gugatan Wanprestasi

• PMH
  • Tidak berkaitan kontrak
  • Dasar hukum: Pasal 1365 KUHPerdata
  • Unsur pembuktian: melawan hukum + ganti kerugian
• Wanprestasi
  • Harus ada perjanjian yang dilanggar
  • Dasar hukum: Pasal 1238–1244 KUHPerdata
  • memerlukan somasi terlebih dahulu → jika tidak lakukan, gugatan bisa ditolak

Ini penting agar gugatan tidak salah dasar hukum, yang sering menyebabkan gugatan ditolak (niet‑ontvankelijk).

---

Dalam praktik, ada kalanya satu peristiwa mengandung keduanya — misalnya penjual menyerahkan barang cacat sekaligus menyembunyikan cacat tersebut secara curang. Untuk kasus seperti itu, penasihat hukum dapat menyusun gugatan secara alternatif atau kumulatif, tergantung kekuatan bukti yang tersedia.

Kesalahan memilih dasar gugatan berakibat fatal: gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima secara formil, dan proses harus dimulai ulang — dari mediasi sampai biaya perkara. Konsultasikan kronologi perkara Anda sebelum melangkah ke meja hijau.

Baca Juga: Gugatan Wanprestasi Adalah: Pengertian dan Dasar Hukumnya

📝 Prosedur Mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum

Gugatan perbuatan melawan hukum diajukan ke Pengadilan Negeri yang berwenang — umumnya pengadilan di wilayah tempat kediaman atau kedudukan hukum tergugat. Penggugat dapat bertindak sendiri maupun melalui kuasa hukum dengan surat kuasa khusus.

Syarat formil gugatan wajib dipenuhi: identitas dan kedudukan para pihak, uraian peristiwa (posita) yang memuat kronologi serta dasar hukum, dan tuntutan (petitum) yang jelas — misalnya ganti rugi sejumlah tertentu beserta permohonan agar putusan dapat dijalankan lebih dahulu.

Sejak 2018, pendaftaran gugatan di banyak pengadilan dilakukan melalui layanan e-Court yang memungkinkan pengajuan dan pemanggilan secara elektronik. Setelah gugatan terdaftar, hakim umumnya mewajibkan para pihak menempuh mediasi sebelum persidangan pokok, kecuali perkara yang memang tidak wajib dimediasi.

Di persidangan, penggugat wajib membuktikan seluruh dalilnya — siapa yang mendalilkan sesuatu harus membuktikannya. Jika semua unsur terpenuhi, majelis mengabulkan gugatan; jika tidak, gugatan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima. Terhadap putusan tingkat pertama, pihak yang tidak puas masih dapat menempuh banding hingga kasasi.

Karena tahapan ini padat syarat dan berisiko salah teknik, pendampingan penasihat hukum yang berpengalaman menangani perkara perdata akan membantu menyusun posita dan petitum yang tepat sejak awal.

Sebelum mendaftarkan gugatan, siapkan setidaknya: identitas dan kedudukan para pihak, bukti kepemilikan atau bukti hak, kronologi kejadian yang runut, bukti kerugian, serta daftar saksi yang relevan. Kelengkapan berkas mempercepat penyusunan gugatan dan meminimalkan risiko gugatan diperbaiki di tengah jalan.

Baca Juga: Putusan Verstek Adalah: Arti dan Akibat Hukumnya

💰 Ganti Rugi dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum

Pasal 1365 KUHPerdata mewajibkan pelaku mengganti kerugian yang timbul akibat perbuatannya. Dalam praktik peradilan, ganti rugi PMH mencakup dua bentuk:

• Kerugian materiil — kerugian yang dapat dihitung nilainya: biaya pengobatan, biaya perbaikan, pengeluaran yang telah dikeluarkan, serta keuntungan yang seharusnya diperoleh.
• Kerugian immateriil — kerugian atas penderitaan, rasa takut, hilangnya kenikmatan hidup, atau rusaknya nama baik yang tidak mudah dinilai dengan uang.

Untuk kerugian materiil, penggugat harus menyusun perhitungan yang didukung bukti: kuitansi, faktur, pembukuan, atau keterangan ahli. Untuk kerugian immateriil, besaran yang dikabulkan umumnya diserahkan kepada penilaian hakim berdasarkan kepatutan — sehingga penggugat tetap perlu meyakinkan majelis bahwa penderitaannya nyata dan berkaitan langsung dengan perbuatan tergugat.

Selain ganti rugi pokok, penggugat dapat menuntut bunga dan biaya perkara, serta meminta agar putusan dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum. Semua tuntutan itu harus dirumuskan dalam petitum — karena pengadilan tidak boleh mengabulkan lebih dari yang diminta.

Dalam praktik, nilai kerugian materiil sering dipersoalkan di persidangan. Untuk memperkuat tuntutan, penggugat dapat menghadirkan ahli — misalnya akuntan atau penilai — yang menghitung kerugian secara metodis. Perhitungan yang rapi jauh lebih meyakinkan majelis dibanding angka perkiraan, sekaligus memudahkan eksekusi putusan bila gugatan dikabulkan.

⚖️ Perbedaan PMH dengan Proses Pidana

Satu perbuatan bisa sekaligus melanggar hukum pidana — misalnya penipuan atau perusakan — dan menimbulkan kerugian yang dapat dituntut secara perdata. Kedua jalur ini berjalan di rel yang berbeda: proses pidana bertujuan memidana pelaku atas nama negara, sedangkan gugatan PMH bertujuan memulihkan kerugian korban.

Karena itu, korban tidak perlu menunggu proses pidana selesai untuk menuntut ganti rugi. Bahkan ketika penyidikan masih berjalan, gugatan perdata sudah dapat diajukan — dan bila pelaku kemudian diputus bersalah, putusan pidana tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara perdatanya. Pola inilah yang umum ditemui pada perkara tindak pidana siber, di mana kerugian korban sering diselesaikan melalui dua jalur sekaligus.

Dalam praktik, koordinasi antara pelaporan pidana dan gugatan perdata perlu direncanakan sejak awal agar tuntutan Anda tidak saling mengunci — misalnya karena beda dasar perhitungan kerugian di kedua perkara. Inilah mengapa pendampingan hukum yang menyeluruh menjadi penting, bukan sekadar menang di salah satu jalur.

📋 Kenapa Memahami Definisi PMH Itu Penting?

1. Menentukan strategi hukum: mau somasi dulu? Bisa ujungnya ke wanprestasi, bukan PMH.
2. Menghindari gugatan ditolak karena formil: salah memilih jenis gugatan bisa bikin dikembalikan pengadilan.
3. Mempersiapkan bukti lengkap: saksi, dokumen, rekaman komunikasi, dsb.
4. Menjamin hak perlindungan hukum atas kerugian, termasuk biaya perkara & profesi saksi bila menang.

Kesalahan memahami definisi dan unsurnya bukan sekadar soal teori — dampaknya langsung pada diterima atau ditolaknya gugatan, biaya yang harus dikeluarkan, dan waktu yang terbuang.

Di sisi lain, memahami definisi dan unsur PMH membantu Anda menilai secara realistis seberapa kuat posisi hukum Anda. Tidak semua kerugian otomatis melahirkan gugatan yang dapat dikabulkan, dan memahami batasannya sejak awal mencegah Anda terjebak dalam proses panjang tanpa hasil. Perhitungan biaya, waktu, dan ekspektasi adalah bagian dari keputusan yang matang.

---

---

🚫 Kesalahan Umum dalam Mengajukan Gugatan PMH

Dari sekian banyak perkara gugatan perbuatan melawan hukum yang gagal di tahap awal, berikut kesalahan yang paling sering terulang:

• Salah memilih dasar gugatan — melekatkan sengketa perjanjian pada PMH, atau sebaliknya, sehingga gugatan dinilai kabur.
• Kronologi tidak runut — posita yang mencampur fakta, opini, dan kesimpulan membuat majelis sulit menemukan peristiwanya.
• Kerugian tidak dihitung — menuntut angka tanpa dasar perhitungan atau bukti pendukung membuat ganti rugi sulit dikabulkan.
• Petitum kabur atau berlebihan — tuntutan yang tidak jelas makanannya, atau meminta lebih dari yang diuraikan di posita.
• Mengabaikan waktu dan bukti — menunda pengajuan hingga saksi sulit ditemukan dan dokumen hilang.
• Formalitas pihak — menggugat atau digugat oleh pihak yang salah, atau tanpa surat kuasa yang sah.

Menghindari kesalahan-kesalahan tersebut jauh lebih murah daripada memperbaiki gugatan yang sudah terdaftar — sebab memperbaiki di tengah jalan berarti menambah biaya, memperpanjang waktu, dan memberi ruang bagi pihak lawan untuk mematahkan perkara Anda.

🧾 Kesimpulan

• Gugatan PMH adalah jenis gugatan perdata atas tindakan atau kelalaian yang tidak melanggar perjanjian namun melanggar norma hukum dan menyebabkan kerugian.
• Legalitasnya bersandar pada Pasal 1365 KUHPerdataerdata.
• Penggugat harus mampu membuktikan semua unsur: perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan kausalitas.
• Jika Anda merasa hak Anda dirugikan di luar kontrak—bersiaplah menyusun gugatan berisi kronologi lengkap, bukti, dan klaim ganti rugi yang tepat.

Secara ringkas: pastikan peristiwa yang Anda alami memang memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPerdata, siapkan bukti kerugian sejak awal, dan susun gugatan dengan dasar hukum yang tepat. Bila keraguan muncul, konsultasikan sedini mungkin — karena satu langkah awal yang keliru bisa menentukan arah seluruh perkara.

Pada akhirnya, setiap perkara tetap unik: ada yang selesai lewat somasi dan mediasi, ada pula yang memerlukan putusan pengadilan. Karena itu, berkonsultasilah dengan penasihat hukum yang memahami karakter sengketa Anda — bukan sekadar menghafal pasalnya, tetapi menyusun langkah yang paling menguntungkan secara hukum sekaligus praktis. Bekal pemahaman yang benar tentang perbuatan melawan hukum akan membuat posisi Anda lebih kuat sejak langkah pertama.

Demikian pembahasan mengenai topik ini. Semoga artikel yang disajikan oleh saya Arief adriansyah, S.H dari Tim Solusi Jasa Hukum dapat memberikan informasi, pemahaman, dan manfaat bagi para pembaca.

Kami berkomitmen untuk terus menghadirkan informasi dan edukasi seputar hukum yang mudah dipahami dan relevan dengan perkembangan masyarakat serta teknologi. Jangan ragu untuk membaca artikel lainnya di Solusi Jasa Hukum untuk menambah wawasan Anda mengenai berbagai persoalan hukum.

Semoga artikel ini bermanfaat dan dapat menjadi referensi bagi Anda.

❓ FAQ Seputar Gugatan Perbuatan Melawan Hukum

Apa dasar hukum gugatan perbuatan melawan hukum?

Dasar utamanya Pasal 1365 KUHPerdata, yang mewajibkan pelaku mengganti kerugian yang timbul dari perbuatannya. Ketentuan pendukungnya antara lain Pasal 1366 tentang kelalaian dan Pasal 1367 tentang tanggung jawab atas perbuatan orang lain, ditambah aturan khusus di sektor tertentu seperti perlindungan konsumen dan transaksi elektronik.

Apa perbedaan gugatan PMH dan wanprestasi?

Gugatan perbuatan melawan hukum lahir dari pelanggaran norma tanpa didahului perjanjian, sedangkan wanprestasi lahir dari perjanjian yang tidak dipenuhi. Menentukan dasar yang tepat sejak awal penting agar gugatan tidak salah alamat — dan tidak berakhir ditolak karena syarat formil.

Apakah gugatan PMH wajib melewati mediasi?

Pada umumnya ya. Peraturan Mahkamah Agung mewajibkan mediasi pada perkara perdata di pengadilan negeri sebelum persidangan pokok, kecuali perkara yang memang dikecualikan. Mediasi yang berhasil menghasilkan kesepakatan damai yang mengikat para pihak.

Berapa lama proses gugatan perbuatan melawan hukum berjalan?

Tidak ada durasi pasti — umumnya berkisar beberapa bulan hingga lebih dari setahun, tergantung kompleksitas perkara, jumlah saksi, agenda pembuktian, dan jadwal persidangan. Perkara yang berlanjut ke banding atau kasasi tentu membutuhkan waktu lebih panjang.

Apakah ada batas waktu mengajukan gugatan PMH?

Hukum perdata mengenal tenggat umum 30 tahun untuk tuntutan perdata, namun dalam praktik gugatan sebaiknya diajukan sesegera mungkin. Semakin lama waktu berlalu, saksi semakin sulit dihadirkan dan bukti semakin mudah hilang atau rusak.

Bisakah korban menuntut ganti rugi immateriil?

Bisa. Penggugat dapat meminta ganti rugi atas penderitaan atau rusaknya nama baik, dan hakim menilai kewajarannya berdasarkan kepatutan. Meski tidak selalu dinilai pasti, kerugian immateriil tetap harus diuraikan dan diyakinkan dengan bukti agar dipertimbangkan majelis.

Siapa yang berhak menggugat jika korban sudah meninggal?

Tuntutan ganti rugi dapat dilanjutkan oleh ahli waris atau pihak yang mendapat kuasa sah dari korban. Karena itu, keluarga sebaiknya segera mengumpulkan dokumen hubungan keluarga dan bukti kerugian yang pernah dialami korban sebelum proses berjalan terlalu jauh.

Apa yang harus disiapkan sebelum mengajukan gugatan PMH?

Setidaknya siapkan identitas para pihak, bukti kepemilikan atau bukti hak, kronologi kejadian, bukti kerugian berupa kuitansi atau pembukuan, serta daftar saksi. Berkas yang lengkap sejak awal memudahkan penyusunan posita dan petitum serta mempercepat proses pendaftaran gugatan.

Apakah gugatan PMH bisa diajukan tanpa pengacara?

Secara hukum bisa — pihak berperkara dapat bertindak sendiri. Namun perkara PMH menuntut ketelitian dalam merumuskan posita, petitum, dan strategi pembuktian, sehingga pendampingan advokat umumnya membuat posisi Anda jauh lebih kuat, terutama menghadapi pihak lawan yang didampingi kuasa hukum.

Apakah PMH bisa digunakan untuk sengketa tanah?

Bisa, dan ini termasuk kasus yang paling sering. Penyerobotan atau penguasaan tanah tanpa hak adalah contoh klasik perbuatan melawan hukum; korban dapat menuntut pengembalian hak sekaligus ganti rugi. Karena itu, dokumen kepemilikan dan riwayat penguasaan tanah menjadi bukti yang sangat menentukan.

Berapa biaya mengajukan gugatan PMH?

Biaya perkara mencakup panjar yang dibayarkan saat pendaftaran, biaya kuasa hukum, dan biaya lain selama proses berjalan. Besarannya bergantung pada pengadilan dan kompleksitas perkara; karena itu, diskusikan estimasi biaya bersama penasihat hukum Anda sejak awal agar tidak ada kejutan di tengah jalan.

🤝 Butuh Bantuan Penanganan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum?

Setiap perkara memiliki kekhasan bukti dan strateginya sendiri. Tim Solusi Jasa Hukum siap membantu Anda memetakan kronologi, menyusun gugatan, hingga mendampingi proses di pengadilan.

Tim SolusiJasaHukum.com siap membantu Anda dalam:

✔ Konsultasi hukum berbagai bidang perkara, Pidana, Perdata, Cyber Crime
✔ Analisis dan pendampingan permasalahan hukum
✔ Penyusunan dokumen dan pendapat hukum (legal opinion)
✔ Pendampingan pelaporan dan proses hukum
✔ Mediasi, negosiasi, dan penyelesaian sengketa
✔ Pendampingan perkara litigasi maupun nonlitigasi

👉 Kunjungi: www.solusijasahukum.com
📩 Konsultasi profesional, responsif, dan terpercaya

Hubungi Kami:
Kunjungi halaman kontak atau
📞 0812-1121-1892

“Setiap permasalahan hukum memerlukan penanganan yang tepat. Kami siap memberikan pendampingan sesuai kebutuhan Anda.”