Karyawan Dipaksa Resign oleh Perusahaan

Diperbarui: Oktober 2026

Karyawan dipaksa resign oleh perusahaan? Kenali hak pesangon, dasar hukum, dan langkah yang bisa dilakukan. Konsultasi di Solusi Jasa Hukum.

Karyawan dipaksa resign adalah masalah yang cukup sering kami temui. Pola ceritanya hampir selalu mirip: atasan atau HRD memanggil karyawan, menyodorkan surat pengunduran diri yang sudah diketik, lalu meminta tanda tangan hari itu juga. Kadang disertai kalimat halus seperti “daripada di-PHK, lebih baik mundur baik-baik”. Kadang disertai tekanan yang lebih jelas lagi. Apa pun bentuknya, karyawan dipaksa resign berhak mengetahui dan memperjuangkan hak-haknya.

Saya Arief Adriansyah dari tim Solusi Jasa Hukum. Lewat artikel ini saya ingin menjelaskan dengan bahasa sederhana apa yang sebenarnya diatur oleh hukum, apa bedanya resign dengan PHK, apa hak yang bisa dituntut, dan apa yang bisa Anda lakukan jika berada di posisi ini.

Apa Itu Resign Paksa dan Mengapa Perusahaan Melakukannya?

Resign paksa adalah kondisi ketika karyawan “mengundurkan diri” bukan karena keinginannya sendiri, melainkan karena tekanan, ancaman, atau pengondisian dari perusahaan. Di atas kertas, statusnya pengunduran diri sukarela. Kenyataannya, keputusan itu diambil karena karyawan merasa tidak punya pilihan lain. Dalam banyak kasus yang kami tangani, karyawan dipaksa resign justru setelah masa kerja panjang dan rekam jejak yang baik. Karena itu, penting memisahkan apa yang tertulis di atas kertas dari apa yang sebenarnya dialami karyawan dipaksa resign.

Alasan perusahaan memilih jalur resign

Dari pengalaman kami mendampingi kasus ketenagakerjaan, ada beberapa motif yang paling sering muncul:

• Menghindari kewajiban pesangon. Pengunduran diri sukarela mengubah perhitungan hak yang harus dibayar. Inilah motif yang paling umum terjadi.
• Menghindari prosedur PHK yang panjang. PHK yang sah harus melalui tahapan perundingan, sedangkan surat resign terlihat jauh lebih ringkas dan cepat prosesnya.
• Efisiensi diam-diam. Perusahaan ingin mengurangi jumlah karyawan tanpa mengumumkan restrukturisasi.
• Konflik personal. Ada ketidakcocokan dengan atasan, lalu karyawan “disingkirkan” secara halus.

Bentuk tekanan yang sering terjadi

Tekanan tidak selalu berupa ancaman terang-terangan. Ada beberapa bentuk yang kerap dilaporkan oleh klien kami, antara lain pemindahan tugas atau jabatan secara tiba-tiba tanpa alasan yang jelas, pemangkasan wewenang, target kerja yang sengaja dibuat mustahil, pengucilan dari rapat dan komunikasi tim, serta ancaman akan diberi surat peringatan atau disebarkan citra buruk jika menolak mundur. Ada juga kasus ketika karyawan diminta menandatangani surat resign bertanggal kosong atau surat yang belum selesai ditulis. Semua pola ini dirancang agar karyawan dipaksa resign tanpa jejak paksaan yang jelas. Pola-pola halus inilah yang paling sering dihadapi karyawan dipaksa resign saat membuktikan paksaan.

Ciri-ciri karyawan dipaksa resign yang perlu diwaspadai

Tidak semua kasus datang dengan pengumuman resmi. Beberapa ciri yang sering mendahului situasi karyawan dipaksa resign antara lain: atasan tiba-tiba menarik Anda dari proyek penting tanpa penjelasan, penilaian kinerja merosot drastis tanpa dasar yang jelas padahal selama ini baik, Anda tidak lagi diundang ke rapat yang seharusnya melibatkan posisi Anda, beban kerja dinaikkan sampai tidak realistis, dan muncul tawaran “pengunduran diri baik-baik” dengan tenggat waktu yang mendesak. Jika beberapa tanda ini muncul bersamaan, anggap itu sinyal untuk mulai mendokumentasikan semuanya dan menghitung hak Anda lebih awal, sebelum tekanan semakin besar.

Perbedaan Resign dan PHK dalam Hukum Ketenagakerjaan

Memahami perbedaan keduanya adalah langkah pertama, karena konsekuensi hukum dan haknya berbeda. Kesalahan memahami hal ini sering membuat posisi karyawan dipaksa resign melemah sejak awal.

Resign yang sah

Pengunduran diri atas kemauan sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, yang merupakan aturan turunan dari UU Cipta Kerja. Pada pokoknya, resign yang sah memiliki ciri berikut:

• Diajukan secara tertulis oleh karyawan sendiri, biasanya paling lambat 30 hari sebelum tanggal pengunduran diri;
• Dilakukan tanpa tekanan atau intimidasi dari pihak mana pun;
• Karyawan tetap menjalankan kewajibannya sampai tanggal efektif pengunduran diri.

Dalam proses resign yang sah, karyawan umumnya berhak atas uang penggantian hak, misalnya cuti tahunan yang belum diambil, dan uang pisah bila diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Uang pesangon pada umumnya tidak diberikan. Perbedaan inilah yang membuat sebagian perusahaan berusaha mendorong karyawan dipaksa resign alih-alih melakukan PHK. Pola inilah yang membuat kasus karyawan dipaksa resign begitu sering muncul.

Ketika resign sebenarnya adalah PHK terselubung

Di sinilah letak masalahnya. Jika pengunduran diri lahir dari paksaan, secara substansi itu bukan resign sukarela. Itu bisa dikategorikan sebagai pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan yang dibungkus surat pengunduran diri — dalam praktik internasional dikenal sebagai constructive dismissal. Konsekuensinya, hak-hak karyawan seharusnya dihitung sebagaimana PHK, bukan resign.

Satu hal yang perlu dipahami: membuktikan adanya paksaan memang tidak mudah, karena di atas kertas ada surat yang ditandatangani sendiri. Itulah mengapa langkah-langkah di bagian berikut sangat penting. Karyawan dipaksa resign yang bergerak cepat mengumpulkan bukti memiliki posisi jauh lebih kuat.

Dasar Hukum yang Perlu Anda Ketahui

Beberapa prinsip berikut menjadi pegangan dalam kasus karyawan dipaksa resign.

PHK tidak boleh dilakukan sewenang-wenang

UU Cipta Kerja (sebagaimana dapat dibaca pada salinan resmi UU Nomor 6 Tahun 2023) menegaskan bahwa pengusaha, pekerja, serikat pekerja, dan pemerintah harus mengupayakan agar PHK tidak terjadi. Jika PHK tidak dapat dihindari, maksud dan alasannya wajib diberitahukan dan dirundingkan. PHK harus memiliki alasan yang sah menurut PP Nomor 35 Tahun 2021, misalnya efisiensi, perusahaan tutup, pelanggaran berat, atau alasan lain yang diatur. Tidak ada alasan sah yang berbunyi “atasan sudah tidak suka”.

Hak-hak yang menyertai PHK

Apabila PHK terjadi atas inisiatif perusahaan, karyawan pada dasarnya berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Besarnya bergantung pada masa kerja dan alasan PHK. Karena itu, selisih nilai antara “resign” dan “PHK” bisa sangat besar, terutama bagi karyawan dengan masa kerja panjang. Uraian lengkapnya bisa dibaca di artikel hak karyawan di PHK sepihak.

Sahnya kesepakatan dan cacat kehendak

Dalam hukum perdata, kesepakatan yang lahir dari paksaan, penipuan, atau kekhilafan dapat dimintakan pembatalan. Surat pengunduran diri yang ditandatangani di bawah tekanan dapat dipersoalkan dengan logika yang sama. Namun beban pembuktiannya ada pada pihak yang mendalilkan, sehingga bukti sangat menentukan. Prinsip ini sejalan dengan dasar gugatan dalam gugatan perbuatan melawan hukum. Prinsip yang sama juga menjadi pijakan dalam sengketa karyawan dipaksa resign.

Jalur penyelesaian perselisihan

Perselisihan PHK diselesaikan melalui mekanisme Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Urutannya: perundingan bipartit, kemudian mediasi atau konsiliasi di dinas ketenagakerjaan, dan bila belum selesai, gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Untuk perselisihan PHK, tahap bipartit dan mediasi umumnya wajib ditempuh lebih dulu sebelum menggugat. Di luar jalur pengadilan, sengketa juga bisa diselesaikan lewat jalur nonlitigasi atau arbitrase untuk sengketa tertentu.

Catatan: regulasi ketenagakerjaan di Indonesia beberapa kali berubah dan masih terus dibahas. Pastikan Anda memeriksa aturan terbaru atau berkonsultasi dengan praktisi sebelum mengambil langkah.

Hak Karyawan yang Dipaksa Resign: Apa Saja yang Bisa Dituntut?

Pertanyaan yang paling sering muncul dari klien kami adalah soal angka: apa saja yang sebenarnya bisa diperjuangkan? Jika dapat dibuktikan bahwa pengunduran diri terjadi karena tekanan, maka hak-hak berikut pada prinsipnya dihitung seperti PHK:

• Uang pesangon — besarnya dihitung berdasarkan masa kerja dan alasan pemutusan hubungan kerja;
• Uang penghargaan masa kerja (UPMK) — diberikan sebagai pengakuan atas masa bakti karyawan;
• Uang penggantian hak (UPH) — termasuk cuti tahunan yang belum diambil dan biaya pemulangan sesuai ketentuan;
• Hak lain sesuai perjanjian — bonus, komisi, atau tunjangan yang masih terutang sebagaimana diatur kontrak kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Bagi pekerja dengan status PKWTT atau karyawan tetap, selisih antara perhitungan “resign” dan “PHK” dapat bernilai signifikan, terutama bila masa kerja sudah belasan tahun. Adapun karyawan kontrak (PKWT) yang hubungan kerjanya diakhiri sebelum waktunya tanpa kesalahan pekerja juga memiliki hak tersendiri, misalnya ganti rugi sesuai sisa jangka waktu kontrak.

Karena itu, langkah pertama yang selalu kami sarankan adalah menghitung ulang hak Anda dengan asumsi PHK, lalu bandingkan dengan apa yang ditawarkan perusahaan. Selisih itulah yang menjadi ruang perjuangan seorang karyawan dipaksa resign. Jika perusahaan menolak berunding dan pesangon tetap tidak dibayar, jalur gugatan kontensius di pengadilan menjadi opsi yang tersedia. Banyak karyawan dipaksa resign baru menyadari selisih hak ini setelah semuanya terlambat.

Langkah yang Sebaiknya Dilakukan Jika Karyawan Dipaksa Resign

Berdasarkan pengalaman kami, keputusan yang diambil dalam beberapa hari pertama sering menentukan kuat-lemahnya posisi karyawan. Untuk seorang karyawan dipaksa resign, urutan langkah berikut bisa menjadi pegangan:

1. Jangan langsung tanda tangan

Ini nasihat paling penting. Jika Anda diminta menandatangani surat resign saat itu juga, Anda berhak meminta waktu untuk membaca dan mempertimbangkan. Perusahaan yang beritikad baik tidak akan keberatan. Desakan untuk “tanda tangan sekarang” adalah tanda bahaya.

2. Kumpulkan dan amankan bukti

Simpan semua yang relevan: pesan WhatsApp, email, surat peringatan, surat mutasi, notulen rapat, dan rekaman yang diperoleh secara sah. Catat juga kronologi lengkap dengan tanggal, tempat, dan siapa saja yang hadir. Saksi dari rekan kerja yang mengetahui kejadian sangat membantu. Salin bukti ke tempat yang aman di luar perangkat kantor. Bagi karyawan dipaksa resign, bukti adalah senjata utama.

3. Pelajari kontrak dan peraturan perusahaan

Periksa perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Di sana biasanya tercantum aturan tentang uang pisah, mekanisme PHK, dan hak-hak lain yang mungkin lebih baik daripada ketentuan minimum undang-undang.

4. Jika sudah terlanjur tanda tangan

Jangan berasumsi semuanya sudah terlambat. Tulis keberatan Anda secara tertulis sesegera mungkin dan jelaskan bahwa pengunduran diri tersebut dibuat karena tekanan. Semakin cepat Anda menyatakan keberatan, semakin kuat posisi Anda dibanding jika baru bersuara berbulan-bulan kemudian. Kemudian kumpulkan bukti seperti di langkah kedua.

5. Tempuh perundingan bipartit

Ajukan permintaan perundingan secara tertulis kepada perusahaan. Dokumentasikan setiap pertemuan melalui risalah yang ditandatangani kedua pihak. Risalah ini menjadi syarat untuk melangkah ke tahap berikutnya.

6. Lanjutkan ke mediasi dan, bila perlu, pengadilan

Jika perundingan buntu, laporkan perselisihan ke dinas ketenagakerjaan setempat untuk dimediasi. Bila mediasi pun tidak berhasil, gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial menjadi opsi. Di tahap ini, pendampingan hukum sangat disarankan karena menyangkut hukum acara dan pembuktian.

Kesalahan yang Sering Dilakukan Karyawan

Dari berbagai kasus yang pernah kami tangani — termasuk kasus karyawan dipaksa resign yang awalnya tampak sederhana — ada beberapa kekeliruan yang berulang:

• Menandatangani dokumen tanpa membaca. Surat resign sering diselipkan bersama dokumen lain, seperti tanda terima atau pernyataan tidak ada tuntutan. Padahal pernyataan semacam itu bisa melemahkan klaim Anda di kemudian hari.
• Menunggu terlalu lama. Ada batas waktu dalam proses penyelesaian perselisihan, dan bukti makin sulit dikumpulkan seiring waktu berjalan. Jangan menunda hanya karena berharap situasi membaik sendiri.
• Mengandalkan janji lisan. Kalimat seperti “nanti kami kasih kompensasi” hampir tidak ada nilainya jika tidak tertulis. Minta semua kesepakatan dituangkan dalam dokumen resmi.
• Menghapus percakapan karena emosi. Pesan yang tampak memalukan atau menyakitkan justru bisa menjadi bukti terpenting.

Bagaimana Jika Perusahaan Menawarkan Kompensasi?

Tidak semua kasus harus berakhir di pengadilan. Terkadang perusahaan menawarkan paket kompensasi agar karyawan mau mundur. Ini sah dilakukan selama kesepakatannya benar-benar sukarela, tertulis, dan nilainya wajar.

Sebelum menerima, hitung terlebih dahulu berapa hak Anda jika kasus ini diperlakukan sebagai PHK. Bandingkan dengan tawaran perusahaan. Jika selisihnya jauh, Anda punya dasar untuk bernegosiasi. Kami menyarankan agar setiap perjanjian bersama (kesepakatan bersama) dibaca oleh orang yang memahami hukum sebelum ditandatangani, karena dokumen semacam ini umumnya mengikat dan sulit dibatalkan setelahnya. Negosiasi ulang atas hak karyawan dipaksa resign yang sudah dihitung dengan benar sering kali menghasilkan penyelesaian yang lebih adil tanpa perlu berperkara panjang.

Perlu dicatat, kesepakatan yang dibuat di bawah tekanan juga dapat dipersoalkan di kemudian hari. Karena itu, sebelum menandatangani, pastikan tiga hal: isi perjanjian dibaca lengkap sampai tuntas, angka dan tenggat pembayaran tertulis dengan jelas, serta tidak ada klausul “tidak akan menuntut” yang dipaksakan. Jika masih ragu, mintalah waktu untuk berkonsultasi lebih dahulu. Perusahaan yang beritikad baik tidak akan menolak permintaan sesederhana itu. Langkah ini penting agar posisi karyawan dipaksa resign tetap kuat.

Dampak dan Risiko Jika Terlambat Bertindak

Menunda tindakan adalah kesalahan yang paling mahal dalam kasus karyawan dipaksa resign. Ada beberapa risiko yang meningkat seiring waktu:

• Bukti menguap. Rekaman rapat terhapus, pesan lama tidak tersimpan, dan rekan kerja yang bisa menjadi saksi sudah pindah atau enggan terlibat.
• Ada tenggat hukum. Dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial, gugatan atas PHK memiliki batas waktu tertentu sejak mediasi tidak mencapai kesepakatan. Lewat dari tenggat itu, hak menuntut bisa hilang.
• Posisi negosiasi melemah. Semakin lama Anda diam, semakin mudah perusahaan menyatakan bahwa pengunduran diri dilakukan secara sukarela.
• Kerugian berlanjut. Selama perselisihan tidak selesai, penghasilan yang seharusnya Anda terima tetap tertahan.

Karena itu kami selalu menyarankan langkah cepat: amankan bukti hari ini, konsultasikan posisi Anda minggu ini, dan jangan menandatangani apa pun sebelum memahami konsekuensinya.

Tips Memilih Pendamping Hukum

Jika Anda memutuskan mencari bantuan, pilih pendamping dengan cermat. Beberapa hal yang layak diperiksa:

• Pengalaman di bidang ketenagakerjaan — bukan hanya perkara umum. Prosedur bipartit, mediasi, dan Pengadilan Hubungan Industrial memiliki hukum acara tersendiri.
• Kejelasan langkah dan biaya — pendamping yang baik menjelaskan tahapan, perkiraan waktu, dan rincian biaya sejak awal.
• Komunikasi yang responsif — Anda perlu terus mendapat kabar perkembangan perkara.
• Kesediaan mempelajari bukti Anda secara rinci — kekuatan perkara karyawan dipaksa resign biasanya terletak pada detail kronologi yang tersusun rapi.

Layanan publik seperti bantuan hukum dari organisasi pekerja juga bisa menjadi alternatif. Namun untuk perkara dengan nilai hak yang besar, mendampingi dengan tim yang terbiasa litigasi ketenagakerjaan umumnya lebih aman. Anda bisa mengenal tim kami sebelum memutuskan.

Peran Pendampingan Hukum

Banyak karyawan dipaksa resign ragu mencari bantuan hukum karena menganggap biayanya mahal atau prosesnya rumit. Padahal konsultasi awal sering kali sudah cukup untuk memetakan posisi Anda: apakah kasus ini kuat, bukti apa yang kurang, dan jalur mana yang paling realistis.

Pendamping hukum dapat membantu menghitung hak Anda secara akurat, menyusun surat keberatan dan permohonan perundingan, mendampingi perundingan bipartit dan mediasi, hingga mewakili Anda di Pengadilan Hubungan Industrial. Dengan pendampingan, Anda juga tidak perlu menghadapi tekanan perusahaan seorang diri. Langkah pertama bisa dimulai lewat halaman kontak kami. Kami terbiasa mendampingi karyawan dipaksa resign dari perundingan pertama hingga putusan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan Seputar Karyawan Dipaksa Resign (FAQ)

Apakah karyawan dipaksa resign bisa menuntut pesangon?

Bisa, jika dapat dibuktikan bahwa pengunduran diri tersebut tidak dilakukan atas kemauan sendiri. Dalam keadaan itu, situasinya dapat dipandang sebagai PHK oleh perusahaan. Besar hak bergantung pada masa kerja, alasan PHK, dan ketentuan di perjanjian kerja Anda.

Apakah surat resign yang sudah ditandatangani bisa dibatalkan?

Dalam praktik, bisa dipersoalkan jika ada bukti paksaan atau tekanan. Namun semakin lama Anda diam setelah menandatangani, semakin sulit argumen Anda. Segera sampaikan keberatan tertulis dan kumpulkan bukti.

Apakah perusahaan boleh meminta saya mundur tanpa alasan?

Perusahaan boleh menawarkan pengunduran diri secara sukarela, tetapi tidak boleh memaksa. Jika perusahaan ingin mengakhiri hubungan kerja, PHK harus memiliki alasan yang sah dan melalui prosedur yang diatur undang-undang.

Apa bukti yang paling kuat dalam kasus ini?

Bukti tertulis seperti email, pesan singkat, surat mutasi, dan surat peringatan umumnya paling kuat, ditambah keterangan saksi dan kronologi yang rapi. Pastikan cara Anda memperoleh bukti tidak melanggar hukum.

Ke mana saya harus melapor jika karyawan dipaksa resign?

Mulai dari perundingan bipartit dengan perusahaan. Jika gagal, laporkan ke dinas ketenagakerjaan di kabupaten atau kota tempat Anda bekerja untuk mediasi. Tahap akhir adalah Pengadilan Hubungan Industrial.

Apakah saya masih berhak atas uang cuti yang belum diambil?

Umumnya ya. Cuti tahunan yang belum diambil termasuk uang penggantian hak, yang tetap menjadi hak karyawan baik saat resign sah maupun PHK.

Berapa lama proses penyelesaian perselisihan PHK?

Lamanya bervariasi. Perundingan bipartit dan mediasi biasanya berlangsung dalam hitungan minggu hingga bulan, sedangkan proses di pengadilan bisa lebih lama, tergantung kompleksitas kasus.

Apakah mutasi atau pemindahan jabatan sepihak bisa termasuk bentuk karyawan dipaksa resign?

Bisa menjadi salah satu indikator. Mutasi tanpa dasar yang jelas, pemangkasan wewenang, atau pengucilan yang dilakukan agar karyawan mengundurkan diri dapat menjadi bukti pengondisian. Kumpulkan surat mutasi dan catat kronologinya.

Berapa lama batas waktu menuntut hak setelah dipaksa resign?

Untuk gugatan terkait PHK, terdapat batas waktu tertentu sejak mediasi tidak mencapai kesepakatan. Karena tenggat ini dapat berbeda tergantung jenis perselisihan, sebaiknya konsultasikan segera agar hak Anda tidak kedaluwarsa.

Kesimpulan

Kasus karyawan dipaksa resign bukan sekadar urusan administratif. Ini menyangkut penghasilan, masa depan karier, dan hak yang sudah Anda bangun selama bekerja. Hukum ketenagakerjaan memberi ruang bagi Anda untuk mempertahankan hak, tetapi ruang itu hanya bisa dimanfaatkan jika Anda bertindak tepat dan tidak terlambat.

Ingat tiga hal utama: jangan terburu-buru menandatangani, amankan semua bukti sejak awal, dan cari pendampingan hukum sebelum posisi Anda melemah. Artikel ini bersifat informasi umum dan bukan pengganti nasihat hukum untuk kasus tertentu. Setiap perkara memiliki fakta yang berbeda. Namun selama prinsipnya dipahami, setiap karyawan dipaksa resign punya peluang yang sama untuk membela haknya.

Baca Juga:

• Hak Karyawan di PHK Sepihak: Panduan Lengkap
• PKWTT adalah Karyawan Tetap: Hak dan Ciri-Cirinya
• PKWT adalah Karyawan Kontrak: Panduan Lengkap & 5 Aturan

Demikian pembahasan mengenai karyawan dipaksa resign ini. Semoga artikel yang disajikan oleh saya Arief Adriansyah, S.H. dari Tim Solusi Jasa Hukum dapat memberikan informasi, pemahaman, dan manfaat bagi para pembaca. Jangan ragu untuk membaca artikel lainnya di Solusi Jasa Hukum untuk menambah wawasan Anda mengenai berbagai persoalan hukum.

Tim SolusiJasaHukum.com siap membantu Anda dalam:

• Konsultasi hukum berbagai bidang perkara, Pidana, Perdata, Cyber Crime
• Analisis dan pendampingan permasalahan hukum
• Penyusunan dokumen dan pendapat hukum (legal opinion)
• Pendampingan pelaporan dan proses hukum
• Mediasi, negosiasi, dan penyelesaian sengketa
• Pendampingan perkara litigasi maupun nonlitigasi

👉 Kunjungi: www.solusijasahukum.com
📩 Konsultasi profesional, responsif, dan terpercaya

Hubungi Kami:
📞 0812-1121-1892 (WhatsApp)
📧 info@solusijasahukum.com

“Setiap permasalahan hukum memerlukan penanganan yang tepat. Kami siap memberikan pendampingan sesuai kebutuhan Anda.”